http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/ DetikNews RSS by Dicky Fri, 05 Mar 2010 15:32:00 +0700 http://wordpress.org/?v=2.0.5 en http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155456.html http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155456.html Fri, 05 Mar 2010 15:32:20 +0700 Detik.com Detik News http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155456.html Jakarta -
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus korupsi tanah makam Budha Tanah Kusir. Walikota Jakarta Selatan Dadang Kafrawi ditahan karena memiliki andil memutuskan dan menetapkan keputusan tersebut.

"Dia (Dadang Kafrawi) ditahan di dalam kasus pengadaan tanah makam Budha di tanah kusir," kata Jampidsus Marwan Effendy di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (5/3/2010).

Marwan menambahkan, 9 tersangka lainnya sudah dihukum. Semua tersangka tersebut menyebutkan walikota yang juga ketua tim pembebasan tanah itu juga mempunyai peran.

"Walikota kan waktu itu yang memutuskan dan yang menetapkan. Uang dicairkan karena ada tanda tangan dari walikota," tambahnya.

Bukti-bukti atas Dadang menurut penyidik sudah cukup kuat. Dadang didakwa dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. "Maka hari ini kita ambil langkah penahanan," imbuhnya.

Dadang ditahan sekitar pukul 11.30 WIB. Dengan mengenakan kemeja abu-abu dan rompi hitam, Dadang langsung dibawa masuk ke mobil tahanan dan dibawa ke rutan Kejagung yang masih berada di dalam kompleks Kejagung.

Kasus pengadaan tanah kuburan ini terjadi pada tahun 2006 dan diduga merugikan negara sekitar Rp 12,96 miliar. Alokasi dana untuk pengadaan makam itu semula adalah Rp 13,50 miliar.

Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa penyimpangan. Pertama, uang pengganti yang diterima oleh pemilik tanah berbeda dengan kwitansi penerimaan. Kedua, luas tanah di-mark up dan dokumen tanah dipalsukan.
(amd/iy)


]]> http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/rss.xml http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155457.html http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155457.html Fri, 05 Mar 2010 15:32:19 +0700 Detik.com Detik News http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155457.html Jakarta -
Mainan asal China menyebabkan sejumlah siswa sekolah dasar di Singapura mengalami muntah-muntah dan diare. Pemerintah Singapura didesak untuk memastikan semua produk mainan China aman. Sudah sepantasnya pemerintah Indonesia juga menganggap hal ini sebagai isu serius.

Pasalnya, mainan anak dari China sangat mudah ditemukan di negeri ini. Selain murah, mainan yang diimpor dari China ini juga banyak sekali ragamnya.

Di Indonesia, kasus mainan China yang membahayakan memang belum pernah mencuat. Namun bukan berarti tidak ada masalah.

"Pengaduan kasus-kasus itu memang masih jarang ya, tapi bukan berarti nggak bermasalah," kata pengurus harian Yayasan Perlindungan Konsumen (YLKI) Daryatmo saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/3/2010).

Daryatmo mengatakan, mainan yang ditujukan untuk anak-anak harua memenuhi standar khusus. Di negara-negara maju, setiap produk yang masuk harus memenuhi standar yang telah ditentukan.

"Menurut catatan YLKI, standar khusus mainan anak belum ada," kata Daryatmo.

Karena itu, Kementerian Perdagangan sebagai pengawas harus lebih giat memperhatikan persoalan ini. "Pengawasan harus lebih aktif," desaknya.

Kasus keracunan mainan China di Singapura terjadi karena keracunan bahan kimia yagn bernama phthalates. Bahan tersebut terdapat dalam mainan China yang berguna untuk menambah kelenturan. Bahan tersebut menempel di tangan anak-anak sebelum mereka menyantap makanan dalam sebuah pesta kelas.

(ken/nrl)


]]> http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/rss.xml http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155455.html http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155455.html Fri, 05 Mar 2010 15:32:18 +0700 Detik.com Detik News http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155455.html Jakarta -
Aparat penegak hukum diminta tidak terpengaruh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan kebijakan pemerintah tidak bisa dipidanakan.

"Dengan statement yang disampaikan oleh Presiden, saya harap penegak hukum tidak terpengaruh. Karena  kemungkinan intervensi dalam penegak proses hukum pasti terbuka lebar," kata anggota Pansus Hak Angket Century dari Fraksi PPP Romahurmuzy saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/3/2010).

Romy, panggilan akrab Romahurmuzy, menilai lewat pidatonya SBY telah menganggap proses politik untuk kasus Century selesai karena penyelamatan Bank Century telah benar. Hal ini jelas berhadap-hadapan dengan DPR yang menyebut bailout Bank Century bermasalah.

"Presiden harus konseksuensi terhadap statementnya ini, karena itu pasti akan menimbulkan implikasi politik, apalagi bila kasus ini telah memasuki proses hukum," tegas Romy. 

Meski begitu Rommy sangat apresiatif terhdap pidato SBY tadi malam. Hal senada juga disampaikan anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo yang memberikan apresiatif terhadap pidato tersebut. "Kita sangat apresiatif atas pidatonya Presiden," ujar Bambang singkat.

Sementara Andi Rahmat yang berasal dari Fraksi PKS mengatakan pidato SBY biasa dan datar saja. Namun ia juga apresiatif dan senang saat Presiden menanggapi kinerja Pansus selama ini untuk mengungkap kasus Century.


(lia/iy)


]]> http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/rss.xml http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155454.html http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155454.html Fri, 05 Mar 2010 15:32:17 +0700 Detik.com Detik News http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155454.html Jakarta -
Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta Presiden SBY menindaklanjuti rekomendasi Paripurna DPR soal Century. SBY harus memberikan contoh yang baik soal menghargai eksistensi lembaga negara.

"Sudah seharusnya Presiden menindaklanjuti hasil paripurna DPR," papar Pram usai rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/3/2010)

Pramono juga melihat Presiden SBY membela pembantu terdekatnya, Sri Mulyani dan Boediono dalam pidato tanggapannya semalam. Menurut Pram, sikap SBY yang demikian itu wajar saja. "Sudah seharusnya Presiden memberikan pembelaan kepada pembantunya di pemerintahan," jelas Pram.

Namun demikian, sebaiknya Presiden menyampaikan pidatonya sebelum kemelut politik akibat skandal Century meledak. "Tentu konstilasi politiknya tidak sampai demikian," tutupnya.

(van/yid)


]]> http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/rss.xml http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155451.html http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155451.html Fri, 05 Mar 2010 15:32:16 +0700 Detik.com Detik News http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/static/artikel.155451.html Jakarta -
TNI AL meningkatkan kewaspadaan di Selat Malaka terkait adanya peringatan soal rencana aksi terorisme di selat tersibuk itu. Selain itu Operasi Mallaca Straits Sea Patrol (MSSP) yang merupakan operasi gabungan Angkatan Laut Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan Thailand, terus ditingkatkan.

"Kita gelar kekuatan. Kita mengerahkan unsur-unsur kekuatan di sana dan kita siagakan," ujar Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Muda Marsetio di Lantamal III, Jl Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2010).

Menurut Marsetio, informasi soal ancaman yang diterima dari maritime security coast 4 hari lalu itu, kemungkinan bukan merupakan ancaman teroris. Namun aksi perompakan yang mengincar kapal-kapal niaga yang melintas Selat Malaka.

"Sebenarnya bukan terorisme tapi diindikasikan kegiatan perompakan yang akan mengancam beberapa kapal yang akan melintas disana. Belum ada pernyataan ancaman teroris," terangnya.

Namun TNI AL bersama negara-negara pantai di sekitar Selat Malaka, tetap meningkatkan kesiagaan. Apapun ancamannya.

"Kita meningkatkan kewaspadaan. Untuk sea robbery maupun sea piracy di sana, juga kita antisipasi," tegasnya.

(rdf/nrl)


]]> http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/rss.xml